PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN ASET NEGARA (Asset Recovery) AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI” (Studi di Kejaksaan Negeri Pariaman)

ABSTRAK Kejaksaan mempunyai peranan yang sangat penting terkait dengan eksekusi putusan pengadilan dalam pengembalian aset negara (asset recovery) akibat tindak pidana korupsi hal ini sesuai dengan Pasal 1 angkat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana memberikan kewajiban kepada penegak hukum, dalam hal ini pihak kejaksaan untuk menelusuri dan melacak aset dari pelaku tindak pidana korupsi, karena masih banyak kasus korupsi yang saat ini masih belum ada titik terang tentang pengembalian uang pengganti yang dilanjutkan dengan aset negara. Masalah yang diangkat dari skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah peran Kejaksaan Negeri Pariaman terkait dengan eksekusi putusan pengadilan dalam pengembalian aset negara akibat tindak pidana korupsi? (2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Pariaman dalam pengembalian aset negara akibat tindak pidana korupsi? (3) Bagaimakah upaya Kejaksaan Negeri Pariaman dalam pengembalian aset negara akibat tindak pidana korupsi? Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Peran Kejaksaan Negeri Pariaman dilakukan dengan melakukan kegiatan operasional dan berupaya agar kerugian negara akibat kasus korupsi dapat dikembalikan ke kas negara. Akan tetapi peran Jaksa belum sepenuhnya terlaksana dalam pengembalian aset karena salah satu kasus ada yang dilimpahkan ke Kejagung dan kasus lainnya tidak terlacaknya aset. Kendala Kejaksaan Negeri Pariaman dalam pengembalian aset yaitu dalam hal ketersedian anggaran dan operasional, setelah ditelusuri aset tidak ditemukan dan terpidana tidak bisa membayar uang pengganti dan memilih hukuman kurungan sesuai dengan Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada umumnya terpidana korupsi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) tidak memiliki lagi harta benda untuk disita negara, penyilidikan memerlukan waktu yang lama dan kendala yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan dalam rangka pengembalian aset negara yaitu masalah apabila terpidana meninggal dunia dan regulasi yang belum jelas. Upaya Kejaksaan Negeri Pariaman dalam pengembalian aset yaitu melakukan pendekatan kepada terdakwa atau keluarga dan melakukan kegiatan operasional dalam penelusuran dan penyitaan aset kekayaan, menjadikan gugatan keperdataan sebagai upaya alternatif pengembalian kerugian keuangan negara serta peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Jaksa. Kata Kunci : Pengembalian aset (asset recovery), Kejaksaan Negeri Pariaman, Tindak Pidana Korups